Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Banten, Indonesia. Ini mengkhususkan diri dalam tiga aspek ini; kehidupan beragama, pendidikan agama, teks agama, dan warisan budaya. JKPD terbit dua kali setahun dalam bahasa Indonesia sejak 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Sharealike 4.0 International License.
Perencanaan Tata Ruang Berbasis Risiko Untuk Mitigasi Bencana Industri Di Kota Cilegon
Kota Cilegon sebagai pusat industri nasional, memiliki potensi tinggi terhadap bencana industri akibat dominasi sektor kimia dan petrokimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko bencana industri serta mengkaji integrasi perencanaan tata ruang berbasis risiko dalam upaya mitigasi bencana. Metode yang digunakan adalah pendekatan mixed-method melalui analisis Hazard, Vulnerability, Capacity (HVC) dan analisis kualitatif (USG dan root cause analysis) dengan data dari Forum Group Discussion, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana industri berada pada kategori sedang, dengan wilayah prioritas di Ciwandan, Citangkil, dan Grogol. Namun, bencana industri saat ini belum terintegrasi ke dalam struktur dan pola ruang dalam RDTR karena keterbatasan data dan informasi risiko bencana industri, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pemerintah daerah karena risiko bencana industri masih merupakan isu yang relatif baru bagi pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penetapan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagai kebijakan prioritas untuk mendorong ketersediaan data risiko serta mendukung perencanaan tata ruang berbasis risiko. Selain itu, bencana industri perlu dimasukkan dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta penyusunan pedoman oleh pemerintah mengenai kebutuhan zona penyangga (buffer zone), jalur evakuasi, dan lokasi tempat evakuasi dalam penanggulangan bencana industri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan daerah serta mendukung pembangunan industri yang aman dan berkelanjutan di Kota Cilegon.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Optimization of Extensification and Intensification Strategies for Regional Levies in Banten Province: Asset Utilization, Tariff Adjustment, and Public Service Improvement
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi. Namun, kontribusi retribusi daerah sebagai komponen utama PAD di Provinsi Banten masih sangat rendah, yaitu hanya 1,5%–2,2% dari total PAD periode 2018–2022. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi retribusi daerah melalui pendekatan integratif yang mencakup tiga dimensi: ekstensifikasi berbasis pemanfaatan aset, intensifikasi melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas layanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed-methods) dengan analisis data kuantitatif deskriptif serta wawancara mendalam terhadap 15 informan dari pemerintah daerah dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% aset daerah belum termonetisasi, struktur tarif belum diperbarui secara berkala, serta mutu layanan publik masih rendah akibat kurangnya digitalisasi dan transparansi. Penelitian ini menawarkan kerangka kebijakan yang mencakup digitalisasi basis data aset, reformulasi tarif berbasis prinsip keekonomian, transformasi layanan publik melalui sistem daring, serta penguatan koordinasi kelembagaan dan kapasitas SDM. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas fiskal daerah, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi simultan tiga dimensi strategis tersebut dalam satu model kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis bukti. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan literatur fiskal daerah serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja PAD secara berkelanjutan.
A PENGARUH BUDAYA KERJA ORGANISASI TERHADAP DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
Latar belakang masalah penelitian ini menyoroti kesenjangan signifikan antara ketatnya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dengan realitas tingkat indisipliner yang masih tinggi di Dinas Pertanian Provinsi Banten, seperti keterlambatan dan rendahnya tanggung jawab penyelesaian tugas. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh budaya kerja organisasi sebagai determinan utama disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan melibatkan 100 responden ASN yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian berhasil mengungkap bahwa budaya kerja memberikan kontribusi pengaruh positif dan signifikan sebesar 56% terhadap variasi disiplin kerja (R² = 0,56), sementara 44% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan krusial penelitian ini menegaskan bahwa budaya kerja berfungsi efektif sebagai mekanisme pengendalian lunak (soft control) yang mampu membangun kepatuhan sukarela dan etika profesional, melampaui efektivitas pengawasan eksternal semata. Secara praktis, studi ini menyerukan ditinggalkannya pola manajemen yang hanya mengandalkan sanksi (punitive) demi pendekatan yang lebih humanis berbasis budaya kerja (Culture-Based Management). Keteladanan pimpinan direkomendasikan sebagai kunci utama reformasi birokrasi, mengubah kepatuhan karena takut menjadi disiplin karena sadar, demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI TENGAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah selama periode 2014-2022. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi berganda untuk menguji pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan PDRB per kapita cenderung mengurangi tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PDRB per kapita efektif dalam menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan untuk lebih inklusif agar dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
REVITALISASI KOMPLEKS SITUS BANTEN LAMA: MENANGANI WARISAN KOTA ISLAM DI INDONESIA
Banten merupakan salah satu pelabuhan terkemuka di Asia Tenggara pada abad XVII, namun sejak awal abad XIX kota tersebut kehilangan fungsi utama dan hanya menyisakan runtuhan bangunan penting di situs Banten Lama. Selama hampir tiga dekade, pemerintah telah membangun fasilitas publik tetapi hasilnya belum optimal bagi pemanfaatan cagar budaya. Kajian ini ditujukan untuk memahami kebijakan pelestarian cagar budaya dan kaitannya dengan program revitalisasi situs Banten Lama. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengumpulan data kepustakaan dan observasi lapangan telah dilakukan di situs Banten Lama. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, kebijakan pelestarian cagar budaya baik secara nasional maupun daerah akan dianalisis dan diperbandingkan satu dan lainnya. Analisis arkeologi dan sejarah terhadap situs perkotaan, bangunan, struktur, dan objek warisan budaya lain seperti istana, benteng, masjid, pemukiman, dan kanal di Banten Lama menegaskan penerapan kebijakan ini. Kajian ini diharapkan menghasilkan faktor dominan yang menginspirasi penerapan Cultural Resource Management (CRM) sebagaimana diterapkan pada situs arkeologi di Indonesia. Dengan pengelolaan situs secara lintas-sector, model CRM memungkinkan menjadi pedoman standard bagi pengembangan dan pemanfaatan berkesinambungan situs arkeologi di Banten Lama.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DESA MAYOA KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO
Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat desa menyebabkan kualitas layanan publik dan kepuasan warga di Mayoa, Poso, masih belum optimal.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Mayoa, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Pemilihan Desa Mayoa sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai wilayah pedesaan dengan dinamika partisipasi masyarakat yang kuat, serta tantangan dalam pelayanan publik yang masih menjadi perhatian. Relevansi topik ini penting dalam konteks pembangunan desa karena partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, sementara kualitas pelayanan publik mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 41 responden dari 743 keluarga di Desa Mayoa. Perhitungan jumlah sampel mempertimbangkan keterwakilan elemen masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan menggunakan layanan publik secara langsung. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik partisipasi masyarakat maupun kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini tidak hanya memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan desa, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara partisipasi, pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat di wilayah pedesaan.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI INDONESIA: TINJAUAN REGULASI, PERMASALAHAN DAN POTENSI DAMPAK
Perubahan iklim, urbanisasi, dan alih fungsi lahan telah memperburuk ketidakseimbangan sistem hidrologi di Indonesia, memicu banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Sumur resapan dipromosikan sebagai solusi teknis konservasi air, namun implementasinya belum optimal. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis, sementara kajian yang mengintegrasikan regulasi, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masih terbatas. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan sumur resapan secara komprehensif, terutama dalam mendukung target ketahanan air nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi, mengidentifikasi permasalahan teknis dan kelembagaan, serta merumuskan strategi pengembangan sumur resapan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap regulasi dan jurnal ilmiah, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan 15 peserta dari lima provinsi. Tiga temuan utama meliputi: (1) belum terintegrasinya kebijakan sumur resapan dalam dokumen perencanaan daerah; (2) lemahnya kualitas teknis dan sistem pemeliharaan; dan (3) minimnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi kebijakan mencakup harmonisasi regulasi nasional-daerah, kewajiban studi teknis sederhana, pembentukan tim lintas dinas, serta insentif bagi pengembang dan warga. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis wilayah dalam pengembangan sumur resapan di Indonesia.
PROYEKSI CAPAIAN AKHIR INDIKATOR MAKRO RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2021-2026 KABUPATEN SERANG
Kabupaten Serang memiliki target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan berakhir pada tahun 2026. Penelitian ini mencoba menelusuri apakah empat target indikator makro dalam RPJMD dapat tercapai sesuai perencanaan, yakni Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran. Penelitian ini bertujuan menganalisis proyeksi ketercapaian indikator ekonomi makro pada RPMJD 2021-2026 di Kabupaten Serang. Menggunakan metode Exponential Trend Smoothing untuk menghitung proyeksi indikator, hasil penelitian menemukan bahwa IPM, LPE, dan Tingkat Pengangguran diproyeksikan melebihi target, sementara Tingkat Kemiskinan masih di bawah target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu memprioritaskan penyusunan RPJMD berikutnya untuk menuntaskan masalah kemiskinan.
AKTIVISME POLITIK BADAN KOORDINASI PERCEPATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN CIBALIUNG (BAKOR P2KC) DALAM MENGADVOKASI PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PANDEGLANG
Ekspansi wilayah melalui pembentukan daerah otonom baru banyak didorong di Indonesia, tetapi banyak usulan terhenti karena kendala politik dan regulasi. Artikel ini menganalisis aktivisme politik Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) dalam mengadvokasi pemisahan Cibaliung dari Kabupaten Pandeglang. Kajian ini menelaah urgensi dan motif pemekaran, koalisi teritorial yang dibangun, serta hambatan utama realisasi Kabupaten Cibaliung. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pimpinan Bakor P2KC, didukung observasi dan analisis dokumen, serta triangulasi data. Temuan menunjukkan bahwa tuntutan pemekaran dipicu ketimpangan layanan publik, jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten, dan persepsi bahwa Pandeglang selatan—meski berkontribusi besar pada PAD dan memiliki sumber daya alam serta pariwisata—kurang mendapatkan pembangunan. Bakor P2KC berperan sebagai koalisi teritorial yang memobilisasi dukungan masyarakat, membangun aliansi dengan elit, dan melakukan lobi di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional. Namun, moratorium nasional pemekaran, birokrasi yang kompleks, dan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal daerah induk membuat proses terhenti. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Cibaliung memenuhi banyak kriteria teknis dan sosial ekonomi, keputusan politik nasional tetap menjadi penghalang utama dan merekomendasikan penguatan bukti empiris serta kajian kesiapan untuk menyongsong peluang pascamoratorium.
PENGARUH PAD, DBHP, DAN DBHBP TERHADAP DAU KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dana Alokasi Umum merupakan komponen penting dalam mendukung otonomi daerah. Namun, alokasinya sering kali tidak merata yang diduga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas fiskal masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak menjadi penentu utama kapasitas fiskal yang berdampak terhadap besaran Dana Alokasi Umum yang diterima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengolah data sekunder dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014-2023 Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Alokasi Umum. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berpengaruh negatif terhadap Dana Alokasi Umum. Artinya, semakin besar kapasitas fiskal maka semakin kecil Dana Alokasi Umum yang diterima. Pemerintah daerah, khususnya pada wilayah yang masih berkembang sering mengalami dilema antara meningkatkan kapasitas fiskal yang berdampak pada berkurangnya Dana Alokasi Umum, atau tetap mengandalkan Dana Alokasi Umum untum membiayai APBD.
PENGARUH DUKUNGAN KELUARGA, PENGETAHUAN, SIKAP IBU TERHADAP STATUS IMUNISASI BADUTA USIA 12 – 24 BULAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Penyakit terkait imunisasi terus terjadi pada bayi dan anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melaksanakan program imunisasi, seperti Campak, Tuberkulosis, Difteri dan AFV pada anak- anak untuk mencegah kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dukungan keluarga, pengetahuan ibu, sikap ibu terhadap status imunisasi baduta pada usia 12-24 bulan di Kecamtan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Penelitian dilakukan pada tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden ibu-ibu yang memiliki anak balita usia 12-24 bulan. Jumlah respondennya 87 ibu, yang dipilih secara simple random dari total populasi 619 ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dukungan keluarga, pengetahuan ibu, sikap ibu terhadap status imunisasi baduta pada usia 12-24 bulan di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dengan bukti statistik Dukungan keluarga berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan ibu (f² = 0,758, sangat tinggi), sikap ibu (f² = 0,293, medium), dan kelengkapan vaksin (f² = 0,306, medium menuju tinggi). Pengetahuan ibu berperan penting dalam meningkatkan sikap ibu (f² = 0,215, medium) dan kelengkapan vaksin (f² = 0,226, medium). Berdasarkan hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk program edukasi imunisasi baduta usia 12-24 bulan tidak hanya melibatkan ibu, tetapi juga perlunya dukungan dari keluarga. Sleain itu seyogianya perlunya mengembangkan kampanye pembentukan sikap positif terhadap imunisasi. Misalnya melalui testimoni dari ibu-ibu yang telah melakukan imunisasi anak-anaknya secara lengkap.
KAJIAN DOMAIN-DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA: ARAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI JAWA BARAT
Konsistensi rendahnya nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Jawa Barat mencerminkan berbagai isu strategis yang dihadapi, seperti daya saing tenaga kerja muda, disparitas kualitas sumber daya manusia, ketimpangan antarwilayah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan. Pendekatan Location Quotient (LQ) dan Shift Share digunakan untuk menganalisis data sekunder mengenai domain dan nilai IPP dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan serta keunggulan setiap domain penyusun IPP di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun domain pendidikan memiliki dampak terbesar terhadap nilai IPP nasional, bersama dengan domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan, ketiga domain tersebut masih menghadapi tantangan pertumbuhan yang lambat dan belum memiliki daya saing yang memadai. Sebaliknya, keunggulan terletak pada domain gender dan diskriminasi serta domain kesehatan dan kesejahteraan, yang menunjukkan progresivitas yang positif. Penelitian ini telah melengkapi analisis daya saing antar domain IPP yang belum banyak dibahas sehingga gambaran kompetitif antar domain IPP dapat dipahami lebih mendalam.
PEMILIHAN STRATEGI PENGADAAN KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH: STUDI ANALISIS NPV DI PEMERINTAH KOTA CILEGON
Pengadaan kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam mendukung operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Cilegon menghadapi tantangan dalam memilih strategi pengadaan yang efisien antara pembelian atau penyewaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan finansial kedua metode tersebut dengan pendekatan Net Present Value (NPV) selama tujuh tahun, menggunakan tingkat diskonto sebesar 6,88 persen. Data arus kas diperoleh dari biaya pembelian, pemeliharaan, pajak, sewa, bahan bakar, serta nilai jual kembali kendaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode pembelian menghasilkan NPV yang lebih kecil secara negatif dibandingkan metode sewa, baik untuk kendaraan pejabat eselon II maupun kendaraan operasional eselon III. Meski demikian, sewa tetap relevan untuk kebutuhan jangka pendek dan kondisi transisi, seperti saat menunggu kendaraan baru setelah proses lelang. Oleh karena itu, strategi pembelian lebih direkomendasikan untuk kebutuhan kendaraan jangka panjang, sedangkan sewa dapat digunakan secara fleksibel untuk keperluan sementara. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON
Kawasan permukiman kumuh merupakan tantangan besar dalam pembangunan wilayah pesisir dan industri, termasuk di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi dan migrasi tenaga kerja menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur dasar dan ketersediaan hunian layak, yang memicu munculnya dua belas kawasan kumuh di tiga kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual kawasan kumuh serta merumuskan strategi penanganannya berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman kumuh di Kota Cilegon, khususnya di Kecamatan Pulomerak, tersebar di 12 lingkungan pada tiga kelurahan dan tergolong kumuh ringan menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2018. Permasalahan utama meliputi kondisi bangunan tidak layak huni, buruknya sanitasi dan drainase, keterbatasan akses air bersih, serta sistem pengelolaan sampah dan air limbah yang belum memadai. Faktor sosial seperti rendahnya kapasitas SDM, lemahnya koordinasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi. Strategi WO dipilih sebagai pendekatan paling efektif, dengan memanfaatkan peluang eksternal seperti program nasional, CSR, dan kolaborasi dengan LSM dan perguruan tinggi untuk mengatasi kelemahan internal. Untuk mendukung keberhasilan strategi ini, direkomendasikan penguatan kemitraan multipihak dan partisipasi aktif masyarakat
INTEGRASI DATA KEMISKINAN MENUJU CILEGON SEJAHTERA
Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, khususnya di kota-kota besar, Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial. Tingkat kemiskinan Kota Cilegon dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun, Garis Kemiskinan secara konsisten terus meningkat dari Rp 428.867 pada tahun 2018 menjadi Rp 663.533 pada tahun 2024. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Cilegon mencapai 3,98%, meningkat 0,34% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,64%. Namun, pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mengalami sedikit penurunan menjadi 3,75%. Konsolidasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) & Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melalui proses pemadanan data dengan menggunakan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nama. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan Operator SIKS -NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), yang kemudian setelah diketahui hasil pemadanan tersebut kemudian diolah dalam kertas Kerja Microsoft Excel untuk memudahkan analisis dan Pemutakhiran, sehingga akan diketahui irisan antara data P3KE dan DTKS. Dalam konteks Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), pemeringkatan merujuk pada pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan.
STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA CILEGON
Kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Banten menunjukkan perlunya strategi khusus bagi daerah seperti Kota Cilegon untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian IPM Kota Cilegon, mengevaluasi komponen penyusunnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta merumuskan strategi peningkatan IPM berbasis analisis SWOT. Capaian IPM Kota Cilegon tahun 2024 sebesar 78,83 berada pada kategori “tinggi”, namun belum mencapai level “sangat tinggi” sebagaimana beberapa kota lain di provinsi ini. Analisis terhadap dimensi IPM menunjukkan bahwa standar hidup layak (pengeluaran per kapita) memiliki kontribusi tertinggi, disusul oleh kesehatan (umur harapan hidup), sementara dimensi pendidikan, khususnya harapan lama sekolah, masih menjadi tantangan utama. Faktor penghambat meliputi ketimpangan akses layanan dasar antarwilayah, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kesehatan, serta minimnya sinergi lintas sektor. Melalui analisis SWOT, strategi WO (Weakness–Opportunities) dinilai paling relevan karena menekankan penguatan kapasitas lokal dan pemanfaatan peluang kemitraan eksternal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data, diharapkan peningkatan IPM Kota Cilegon dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.
PENGUATAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN HIPERTENSI MELALUI KADER KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama penyakit tidak menular yang dapat mengurangi kualitas hidup di masyarakat. Untuk mencegah hipertensi, diperlukan perhatian serius salah satunya adalah peran kader Kesehatan. Kader Kesehatan yang aktif dalam kegiatan posbindu Penyakit tidak menular dan telah mendapatkan pelatihan pelaksanaan posbindu penyakit tidak menular. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi kader kesehatan dalam pencegahan hipertensi di Kabupaten Belitung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam terkait peran kader kesehatan dalam program pencegahan dan pengendalian hipertensi di wilayah puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur. Kader kesehatan di masyarakat memiliki tanggung jawab antara lain sebagai koordinator, penggerak masyarakat, pemantau, promosi kesehatan, memberikan pertolongan dasar, dan mendokumentasikan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa factor yang mempengaruhi peran kader kesehatan dalam upaya pencegahan hipertensi meliputi faktor pendukung seperti pengetahuan dan sikap, faktor penguat berupa perilaku, dukungan dari pemerintah desa dan keluarga, serta faktor pemungkin yang meliputi layanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan perannya, kegunaan kader kesehatan dalam mencegah hipertensi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pencegahan primer yang mencakup pengumpulan data, penyuluhan kesehatan, dan skrining kesehatan; pencegahan sekunder yang meliputi identifikasi individu dengan faktor risiko penyakit tidak menular dan pengukuran untuk deteksi dini; serta pencegahan tersier yang memberikan dukungan kepada komunitas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan pengobatan secara rutin.
OPEN GOVERNMENT: CASE IN SOUTH COTABATO, PHILIPPINES
The purpose of this study is to examine open government practices and policies in South Cotabato. In this study, bibliometric analysis, content analysis, and a qualitative approach were all employed. South Cotabato policy documents, Scopus, Web of Science, Semantic Scholar, Crossref, and other sources provide research data. The South Cotabato open government study has a high effect and productivity, as evidenced by the 127 related publications, 683 citations, 13 h-index, and 24 g-index that this research found. This study comprises 668 occurrences, 103 topics 9 clusters, and 2646 total link strengths. The subjects that predominate are infrastructure, public monitoring, public information, public participation, open legislation, public access, public service, and extractive. Public service, service quality, access, public information, communication, interactivity, openness, accountability, monitoring, and assessment are among possible research subjects in the interim. At the moment, South Cotabato is concentrating on promises related to open legislation, public involvement in extractives, infrastructure monitoring by the public, and information availability. South Cotabato might become more open as a result of these promises.
DINAMIKA PENGANGGURAN DAN LOWONGAN PEKERJAAN DI PROVINSI BANTEN
Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang berada dalam kelompok angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan atau pada posisi proses mencari pekerjaan. Penelitian ini mengevaluasi dinamika pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Banten pada periode 2021-2023 menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, mencakup analisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan kelompok umur, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, serta lowongan kerja berdasarkan jenis kelamin dan wilayah. Hasil menunjukkan bahwa TPT Provinsi Banten mencapai 8,20%, dengan Kabupaten Serang sebagai penyumbang tertinggi sebesar 10,38%. Kelompok usia 15-19 tahun memiliki angka pengangguran tertinggi sebesar 40,59%. Jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya 51.163, jauh dari kebutuhan, menghasilkan defisit sebesar 459.680. Temuan ini menunjukkan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan lapangan kerja di wilayah ini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah pengangguran dan mendukung pemerataan ekonomi di Provinsi Banten.
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah
PENDEKATAN EKONOMI HIJAU DALAM PENGELOLAAN REDUKSI EMISI KARBON OLEH TUMBUHAN DI KOTA CILEGON
Pengurangan emisi CO2 menjadi instrumen utama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi hijau di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Emisi karbon dioksida yang berasal dari sektor transportasi menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Kota Cilegon dengan aktivitas industri dan transportasi yang tinggi, serta ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terbatas, turut berkontribusi. Jalan Protokol Kota Cilegon meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan S.A. Tirtayasa dan Jalan Jendral Sudirman. Tujuan dari penelitian ini menganalisis besarnya emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, menganalisis kemampuan daya serap vegetasi dalam menyerap emisi CO2 kendaraan bermotor dan perencanaan penghijauan yang tepat untuk memaksimalkan reduksi emisi CO₂ kendaraan bermotor di Jalan Protokol Kota Cilegon. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, beberapa analisis meliputi analisis jejak ekologis energi, analisis serapan vegetasi dan perencanaan penghijauan. Hasil yang diperoleh total emisi CO2 di Jalan Protokol Kota Cilegon sebesar 4.400,003 ton/tahun. Terdapat sebanyak 8.016 tumbuhan yang terdapat di Jalan Protokol Kota Cilegon dengan kemampuan daya serap vegetasi sebesar 395,328 ton/tahun. Sisa emisi yang belum terserap sebesar 4004,68 ton/tahun. Perencanaan penghijauan dilakukan dengan penambahan vegetasi, kebijakan pemerintah dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penambahan vegetasi di Jalan Protokol Kota Cilegon sebanyak 692 tumbuhan dari penambahan tersebut menunjukkan potensi peningkatan penyerapan karbon dioksida sebesar 101,43%.
FAKTOR-FAKTOR PENENTU PARTISIPASI DALAM PROGRAM PROLANIS: STUDI KASUS DI PUSKESMAS KOTA CILEGON
Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) di Puskesmas se-Kota Cilegon pada tahun 2023 hanya mencapai 0,68%, jauh di bawah target. Hal ini menunjukkan rendahnya pemanfaatan layanan Prolanis oleh peserta. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan Prolanis di Kota Cilegon pada tahun 2024 dengan desain potong lintang (cross-sectional). Sampel terdiri dari 90 peserta Prolanis, dan data dianalisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemanfaatan Prolanis sebesar 61,1%. Analisis chi-square menunjukkan hubungan signifikan (p < 0,05) antara pemanfaatan Prolanis dengan jenis kelamin (p = 0,034), pendidikan (p = 0,009), pengetahuan (p = 0,006), dukungan keluarga (p = 0,000), dan peran petugas (p = 0,000). Namun, tidak ditemukan hubungan signifikan dengan usia (p = 0,729) dan pekerjaan (p = 1,000). Analisis regresi logistik mengidentifikasi dukungan keluarga sebagai faktor yang paling berpengaruh, dengan nilai β = 3,98, p = 0,000, dan OR = 53,5. Hasil ini menekankan pentingnya meningkatkan upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya partisipasi rutin dalam kegiatan Prolanis. Selain itu, pembentukan kelompok atau paguyuban peserta dan keluarga Prolanis di setiap Puskesmas se-Kota Cilegon direkomendasikan untuk mendukung keberhasilan program ini.
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN ASUPAN MP-ASI BERSUMBER PROTEIN HEWANI DENGAN KEJADIAN STUNTING
Di Indonesia, stunting merupakan masalah kesehatan yang serius, termasuk di Puskesmas Citangkil II Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengetahuan ibu dan asupan MP-ASI yang bersumber protein hewani berkorelasi dengan kejadian stunting. Desain case control digunakan telah digunakan penelitian ini yang melibatkan 145 ibu baduta berusia 6-23 bulan. Data dikumpulkan melalui wawancara untuk menilai pengetahuan gizi dan asupan MP-ASI, serta pengambilan data sekunder hasil pengukuran panjang dan tinggi badan anak untuk menentukan status stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% responden memiliki pengetahuan baik, dan asupan MP-ASI bersumber protein hewani cukup tinggi, dengan 33% baduta berada dalam kategori baik. Analisis menunjukkan hubungan signifikan antara pengetahuan ibu, asupan jenis dan jumlah MP-ASI bersumber protein hewani dengan stunting (p < 0,05). Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan gizi ibu dan asupan MP-ASI bersumber protein hewani dalam upaya pencegahan stunting, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak.
STUDI KRITIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM TANGERANG GOVERNMENT UNIVERSITY
Pandemi Covid 19 yang merebak secara global pada tahun 2020-2022 lalu menyebabkan rendahnya capaian kinerja pengembangan kompetensi aparatur. Pada akhir tahun 2023 Pemerintah Kota Tangerang telah membangun sistem pengembangan kompetensi terintegrasi yaitu Government University (Gorvu). Mini riset ini bertujuan untuk menilai kondisi layanan, persepsi dan harapan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem platform digital e-learning Tangerang Gorvu. Metode penelitian ini digunakan mixed method, yang menggabungkan penelitian kuantiitatif dan kualitatif secara deskriptif dari fenomena selama berlangsungnya proses bisnis manajemen sistem Tangerang Gorvu. Data diolah adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) dan data primer diperoleh dari 43 responden peserta pelatihan on the spot Gedung Graha Bhakti Karya. Adapun instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap key person 3 orang dan kuesioner google forms. Analisa data menggunakan teknik analisis sistematic literature review untuk data sekunder sedangkan data primer menggunakan teknik tabulasi statistik berupa grafik dan gambar. Temuan mini riset ini diperoleh bahwa pada umumnya para pegawai telah mengetahui diberlakukannya pengembangan kompetensi melalui sistem Tangerang Gorvu, namun belum semua pegawai memahami prosedur pemanfaatannya. Tantangan yang paling berat dalam implementasi platform digital e-learning Gorvu antara lain gagap teknologi penggunaan smartphone dan lemahnya daya adaptasi pada sebagian besar aparatur. Selain itu para pegawai menilai bahwa koleksi video pembelajaran di platform Tangerang Gorvu masih sangat kurang, serta jenis video yang paling diminati secara berurutan adalah pembelajaran jabatan fungsional, kisah sukses daerah lain, pelatihan teknik, contoh ASN BerAKHLAK, terakhir manajerial pemerintahan
IDENTIFIKASI DAN PENENTUAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Sayangnya, pemerintah daerah belum memiliki produk unggulan daerah sehingga komoditas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor dan subsektor unggulan, komoditas unggulan, menentukan produk unggulan daerah, dan merancang strategi pengembangan produk unggulan daerah. Penelitian ini mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan analisis LQ, Shift Share, MRP, Overlay, AHP, dan SWOT. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki daya saing kompetitif, sedangkan subsektor pertanian, peternakan, dan jasa perburuan dan pertanian tergolong sebagai subsektor unggulan. Identifikasi terhadap komoditas potensial dengan metode Specialization Quotient (KS) dan Localization Quotient (KL) diperoleh bahwa komoditas unggulan adalah komoditas ubi kayu atau singkong. Sedangkan hasil identifikasi terhadap produk-produk potensial diperoleh bahwa produk Kopi Murni dan Kopi Jahe, serta Beras Siam Epang dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai PUD Tahun 2022. Adapun strategi pengembangan produk unggulan adalah: (1) Meningkatkan kualitas pelaku usaha yang kreatif dan inovatif; (2) Meningkatkan kualitas infrastruktur (produksi); (3) Meningkatkan kualitas promosi dan investasi produk; (4) Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder; dan (5) Meningkatkan perlindungan produk unggulan daerah
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA LAYANAN IRIGASI DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023
Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyediakan layanan irigasi bagi masyarakat di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan irigasi di Kabupaten Lebak yang dikelola oleh Dinas PUPR. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik sampling jenuh, melibatkan seluruh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau kelompok tani yang menerima layanan irigasi di Kabupaten Lebak, dengan total responden sebanyak 83 orang dari 10 wilayah irigasi. Penelitian dilaksanakan selama 45 hari, dari November hingga Desember 2023. Data dianalisis menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). Hasil IPA menunjukkan adanya gap positif secara keseluruhan, dengan 4 pertanyaan berada di kuadran I (kepentingan tinggi dan kepuasan rendah), 10 pertanyaan di kuadran II (kepentingan tinggi dan kepuasan tinggi), 9 pertanyaan di kuadran III (kepentingan rendah dan kepuasan rendah), dan 3 pertanyaan di kuadran IV (kepentingan rendah dan kepuasan tinggi). Hasil CSI menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 78,00%, yang termasuk dalam kategori "Baik" menurut Permenpan RB. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan irigasi dan memaksimalkan kepuasan masyarakat.
STRATEGI KPU KOTA SUKABUMI DALAM MENINGKATKAN ANGKA PEMILIH RASIONAL PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Sukabumi terhadap pentingnya menjadi pemilih rasional. Berdasarkan Pilkada 2019, masih ditemukan adanya pemilih pragmatis sebesar 9% di Kota Sukabumi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk strategi KPU Kota Sukabumi dalam meningkatkan angka pemilih rasional pada Pemilu 2024 di Kota Sukabumi. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan informan dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori Geoff Mulgan yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu tujuan (purpose), tindakan (action), dan lingkungan (environment). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari strategi sosialisasi di KPU Kota Sukabumi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Sukabumi tentang betapa pentingnya menjadi pemilih yang rasional, cerdas, dan berkualitas. Tindakan dari KPU Kota Sukabumi antara lain melakukan penyuluhan tentang pentingnya memilih, pemahaman terhadap calon dan platform mereka, serta cara-cara untuk memberikan suara dengan benar, seperti pendidikan pemilih kepada pemilih pemula ataupun membagikan flayer kepada masyarakat Kota Sukabumi dengan beberapa program kegiatan yang dilakukan seperti Sapa Warga, diskusi publik, kampanye media sosial, dan pembagian materi pendidikan pemilih. Lingkungan dari strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Sukabumi ditinjau dari beberapa aspek perilaku masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Karena pada dasarnya, lingkungan dan perilaku masyarakat akan mempengaruhi kategori pemilih itu sendiri.
PENURUNAN BEBAN PENCEMAR LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT MENGGUNAKAN RANCANG MOVING BED BIOFILTER REACTOR (MBBR) SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS DI PROVINSI BANTEN
Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah cair, padat dan limbah B3. Tingginya beban pencemar limbah cair rumah sakit di Indonesia menyebabkan masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Untuk menurunkan beban pencemar limbah cair rumah sakit harus menggunakan teknologi yang tepat. Teknologi yang tepat membutuhkan biaya tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaannya. Hal ini salah satu faktor rumah sakit enggan membuat IPAL yang sesuai standar. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan alternatif teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah rumah sakit dengan merancang IPAL sederhana menggunakan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian kali ini sebanyak 3 sampel lokasi rumah sakit. IPAL terbuat dari pipa PVC dengan jumlah sebanyak 5 bak yaitu bak pemisah minyak/lemak, bak ekualisasi, bak anoksik, bak aerasi dan bak sedimentasi. Efisiensi penurunan kualitas limbah cair rumah sakit menggunakan MBBR yaitu pada konsentrasi pH rata-rata sebesar 9%, TSS sebesar 43%, COD sebesar 31%, BOD5 sebesar 29% dan Amoniak sebesar 25%. Hasil uji perbedaan influent dan effluent limbah cair rumah sakit menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan konsentrasi COD dan BOD5 yang signifikan. Sedangkan Amoniak saja yang perbedaannya signifikan, sedangakan konsentrasi pH dan TSS tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil penelitian dari tiga rumah sakit Pemenerintah dan rumah sakit swasta di Provinsi Banten Menunjukan Sistem Pengolahan Limbah Cair Menggunakan MBBR dapat berhasil menururnkan karektaristik limbahnya.
URGENSI MANAJEMEN TALENTA DALAM UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI ORGANISASI PUBLIK
Sumber daya yang paling penting bagi organisasi adalah manusia sehingga organisasi harus mampu mengelolanya. Salah satu pendekatan untuk mengelola Sumber Daya Manusia adalah manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan proses yang melibatkan identifikasi, pengelolaan, dan pengembangan kemampuan individu berdasarkan kebutuhan organisasi. Artikel ini membahas pentingnya penerapan manajemen talenta dalam upaya percepatan transformasi organisasi publik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapan manajemen talenta dalam upaya percepatan transformasi organisasi publik yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing organisasi, sebagai sumber inovasi dan pengembangan, meningkatkan kepuasan pegawai serta kesiapan menghadapi perubahan.
TRANSISI KENDARAAN LISTRIK UNTUK MASA DEPAN BERKELANJUTAN WILAYAH METROPOLITAN JAKARTA
Pertumbuhan populasi global dan peningkatan transportasi berdampak signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di Wilayah Metropolitan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, namun pertumbuhan kendaraan listrik di Wilayah Metropolitan Jakarta masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi niat orang untuk beralih ke kendaraan listrik dan kontribusi mereka terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di wilayah tersebut. Pendekatan kuantitatif diambil dengan menggunakan metode survei online pada 200 komunitas di Wilayah Metropolitan Jakarta dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini memilih teknik analisis Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kendaraan listrik dan kepedulian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Ketiga pendorong psikologis tersebut memainkan peran dalam niat untuk beralih ke kendaraan listrik dan Kontribusi terhadap SDGs. Rekomendasi berfokus pada penguatan kebijakan fiskal transportasi, dukungan infrastruktur, dan perencanaan transportasi berkelanjutan di tingkat Jakarta Metropolitan dan nasional.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN LEBAK
Upaya Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program administrasi kependudukan terbaru, yakni menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya, di mana pada akhir akhir ini terjadi fenomena perampasan hak sipil pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan atau program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Implementasi ini dapat diketahui dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang dimensinya meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrat. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya maksimal hal itu salah satunya terlihat dari sosialisasi yang belum maksimal, kemudian penyampaian informasi yang kurang jelas, kondisi fasilitas kurang maksimal, sikap dan komitmen dari Disdukcapil dalam pelaksanaan program KIA kurang maksimal dan penilaian pelaksanaan program KIA yang kurang maksimal. Rekomendasi penelitian ini; (1) Sosialisasi seharusnya ke pihak sekolah langsung yang menghadirkan guru dan wali murid. (2) Memberikan informasi yang jelas baik offline maupun online. (3) Kondisi fasilitas seperti tempat duduk harus ditingkatkan. Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya yakni melakukan kajian evaluasi kebijakan untuk menilai output program KIA di Kabupaten Lebak khususnya dan umumnya melakukan perbandingan kajian dibeberapa wilayah di Indonesia.