IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DISDIKBUD KABUPATEN SERANG

Abstrak

Masih dilakukannya pengadaan langsung manual berakibat pada tidak transparannya proses, akuntabilitas diragukan, partisipasi masyarakat dibatasi dan akan mengakibatkan proses dan keluaran hasil yang rawan kecurangan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta tidak memperhatikan unsur kesetaraan didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi Good Governance dalam kebijakan pengadaan langsung secara elektronik di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip: transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum, dan kesetaraan. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif, pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada bidang Pembinaan SD menerangkan bahwa dari total 24 paket pengadaan langsung, sebanyak 23 paket (95%) dilakukan secara elektronik. Implementasi Good Governance dalam Pengadaan Langsung Elektronik sudah memenuhi prinsip transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum dan kesetaraan. Khususnya pada prinsip aturan hukum, kebijakan tentang pengadaan langsung elektronik baik peraturan presiden nomor 12 tahun 2021, peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 12 tahun 2021, serta surat edaran bupati nomor 027/2799/BPBJ-2021 diimplementasikan dengan baik dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana, dan birokrasi di dalamnya menunjukan kebijakan tersebut mendukung pada terciptanya Good Governance. Namun dalam faktor komunikasi terkait mekanisme aturan dan kebijakan   dibutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak yang berwenang agar mekanisme dan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.