IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN

Yana Suharyana

doi:10.56945/jkpd.v1i1.5

Yana Suharyana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten

DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v1i1.5

Keywords: e-government, pelayanan publik, Provinsi Banten

Abstract

Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitian
kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sistem
informasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasi
yang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).

Author Biography

Yana Suharyana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten

Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sistem
informasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasi yang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).